Dalam antologi buku “Dreamscapes of Modernity” suntingan Sheila Jasanoff, Joshua Barker menyajikan analisis mendalam mengenai sejarah internet Indonesia melalui bab “Nine Guerilla Engineers”.
Karya tulis mendalam ini menyoroti pertarungan ideologis yang tajam antara visi teknologi negara yang sentralistik dan gerakan akar rumput pimpinan Onno W Purbo. Untuk diketahui, Onno kini menjadi Rektor Institut Teknologi Tangerang, Selatan (ITTS), Banten.
Dalam buku terbitan University of Chicago Press ini, Joshua Barker menggambarkan rezim Orde Baru yang menggunakan satelit Palapa sebagai simbol persatuan nasional yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat di Jakarta.
Sebaliknya, sekelompok insinyur di Bandung, Jawa Barat, justru merajut jaringan digital alternatif yang terdesentralisasi, murah, dan sepenuhnya bebas dari campur tangan birokrasi negara.
Imajinasi Sosio Teknis dan Perlawanan
Penulis mempertentangkan gerakan ini dengan visi teknologi BJ Habibie yang sangat bergantung pada modal asing masif dan utang luar negeri. Tapi para “insinyur gerilya” dari ITB membuktikan bahwa kemandirian teknologi nasional sebenarnya dapat dicapai melalui kolaborasi komunitas solid dan pemanfaatan perangkat keras sederhana.
Bab ini merinci taktik “gerilya” Kelompok Penelitian Jaringan Komputer di ITB dalam membangun infrastruktur mandiri tanpa dukungan resmi dari pemerintah. Mereka memanfaatkan teknologi radio paket untuk menghubungkan universitas, menciptakan “publik tandingan” yang menantang hegemoni informasi rezim otoriter Presiden Soeharto saat itu.
Sumber: Oxford Academic
Konsep “ngoprek” disorot secara khusus sebagai etos budaya yang menghargai aktivitas memodifikasi teknologi dan berbagi pengetahuan secara bebas di antara pengguna. Barker berargumen kuat bahwa praktik teknis ini melahirkan imajinasi politik baru yang mengaitkan teknologi internet dengan cita-cita kebebasan demokratis warga.
Melawan Monopoli dengan Inovasi
Ketika akses internasional terhambat oleh monopoli telekomunikasi negara, kelompok insinyur ini melakukan manuver cerdas dengan memenangkan kompetisi jaringan riset Pan-Asia (AI3) yang didukung Jepang.
Kemenangan strategis ini memungkinkan mereka membangun gerbang internet independen melalui satelit, memecahkan isolasi digital universitas di seluruh nusantara tanpa berhutang pada negara.
Ekspansi jaringan ini tidak berhenti di kampus, tetapi meluas menjadi tulang punggung bagi warung internet (warnet) yang menjamur di berbagai kota besar di Indonesia pada akhir dekade 1990-an.
Keberadaan infrastruktur independen ini menjadi krusial ketika gerakan mahasiswa membutuhkan saluran komunikasi yang aman untuk menggalang aksi protes menuntut reformasi.
Jaringan antar-kampus ini secara efektif menjadi alat resistensi yang memungkinkan aktivis menghindari sensor pemerintah dan mengkoordinasikan demonstrasi di berbagai daerah. Keterkaitan erat antara internet awal dan jatuhnya Soeharto menciptakan memori kolektif bahwa teknologi digital adalah instrumen pembebasan dari tirani.
Warisan para “insinyur gerilya” ini menanamkan asosiasi kuat antara internet dan kebebasan politik dalam imajinasi sosioteknis masyarakat Indonesia modern hingga hari ini. Meskipun teknologi terus berkembang, semangat awal untuk membangun jaringan yang bebas dan terbuka tetap menjadi pondasi penting dalam menjaga kedaulatan digital warga negara.
Warisan Politik Kebebasan Digital
Studi pada buku ini memperkaya pemahaman kita tentang “imajinasi sosioteknis”, sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana visi teknologi membentuk tatanan sosial dan kekuasaan negara. Fenomena di Indonesia ini menunjukkan bahwa imajinasi tidak selalu datang dari negara, tetapi bisa muncul dari daya juang sebuah komunitas terhadap dominasi kekuasaan.
Analisis Barker menawarkan wawasan tajam tentang bagaimana teknologi tidaklah netral, melainkan membentuk lintasan kekuasaan nasional dan identitas politik masyarakat modern. Karyanya menegaskan bahwa internet Indonesia bukan sekadar infrastruktur kabel, melainkan manifestasi perjuangan politik untuk merebut kembali kedaulatan informasi publik.***
