Ketergantungan pada layanan public cloud global mulai dinilai bukan sekadar keputusan memilih teknologi, melainkan persoalan yang menyentuh kedaulatan digital dan kontrol negara atas infrastruktur strategis.
Hal itu menjadi salah satu sorotan dalam ajang Cloud Regional Open Source Summit (CROSS) 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta, akhir April lalu. Dipaparkan oleh AI/ML Product Engineer Sivali Cloud Technology, Andre Daegal, dominasi public cloud asing yang mencapai lebih dari 66 persen pasar Indonesia berpotensi menciptakan ketergantungan struktural yang sulit dilepaskan dalam jangka panjang.
Ia menunjukkan, proyeksi nilai pasar cloud nasional yang diperkirakan menembus USD 5,5 miliar pada 2031 dengan pertumbuhan dua digit justru harus dibaca sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi kedaulatan digital nasional.
Menurut Andre, akselerasi adopsi teknologi memang mendorong efisiensi dan kelincahan operasional, namun di sisi lain membuka risiko vendor lock-in yang dapat mengunci institusi pada satu ekosistem teknologi tanpa fleksibilitas migrasi.
“Ketergantungan absolut pada public cloud asing bukan hanya isu teknis, tetapi dapat menjadi kerentanan strategis, terutama ketika lanskap geopolitik global semakin dinamis,” ujar talenta digital muda berusia 25 tahun ini.
Ia menambahkan, dalam konteks global, akses terhadap infrastruktur digital dapat terpengaruh oleh kebijakan luar negeri, sanksi ekonomi, hingga konflik geopolitik yang berada di luar kendali institusi dalam negeri.
Dalam perspektif tersebut, Andre menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, melainkan telah meluas ke ranah siber yang menuntut kontrol penuh atas data dan sistem.
Federasi Cloud Jadi Model Kemandirian Infrastruktur
Merespons tantangan tersebut, Andre mendorong pendekatan federasi cloud sebagai model interkoneksi berbagai sumber daya komputasi lintas institusi yang tetap menjaga kontrol lokal dan memastikan interoperabilitas sistem secara aman.
Ia menjelaskan, konsep ini memungkinkan berbagai entitas, baik pemerintah, akademisi, maupun sektor industri, untuk menggabungkan infrastruktur yang terfragmentasi menjadi ekosistem komputasi terpadu tanpa kehilangan kedaulatan masing-masing.
“Federasi cloud memungkinkan kolaborasi tanpa sentralisasi penuh, sehingga setiap institusi tetap memiliki kendali atas node mereka, namun tetap dapat berbagi kapasitas dan sumber daya secara efisien,” jelas alumni Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) ini.
Model tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya ekosistem cloud nasional yang tidak tersentralisasi, namun tetap terhubung secara sistemik.
Pendekatan ini juga dinilai selaras dengan mandat Permen Komdigi Nomor 6 Tahun 2025 yang menekankan penggunaan open source, interoperabilitas sistem, serta pembangunan komputasi awan mandiri dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Andre menekankan bahwa penggunaan teknologi berbasis open source menjadi kunci untuk menghindari sistem black box, sekaligus membuka ruang bagi talenta lokal untuk berperan sebagai pengembang, bukan sekadar pengguna teknologi.
Dalam implementasinya, ia memperkenalkan Orcastra yakni sebuat platform yang dikembanjgkan untuk mengorkestrasi server on-premise menjadi infrastruktur cloud terpadu dan sesuai dengan regulasi nasional.
Sistem Orcastra ini dilengkapi fitur seperti identity management, role-based access control, dan audit trail untuk mendukung kebutuhan keamanan dan tata kelola.
Andre menilai, keberhasilan membangun kedaulatan infrastruktur digital tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang konsisten antara regulasi, teknologi, dan penguatan kapasitas talenta nasional.
Pendekatan federasi cloud dinilai berpotensi menjadi salah satu kerangka kolaborasi jangka panjang dalam membangun kemandirian infrastruktur digital nasional.
Untuk diketahui, acara CROSS 2026 ini juga menghadirkan pembicara seperti pendiri Onno Center dan pakar internet, Prof. Onno W. Purbo dan dibuka dengan sambutan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Unjaya Chanief Budi Setiawan.
Begitu pula hadir para praktisi TI dan pegiat open source termasuk Komunitas Ubuntu Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Veros Muhamed, Komunitas IMPHNEN dengan ketua M Alif Ramadhan. Peserta lainnya berasal dari siswa, guru SMK, mahasiswa, hingga dosen, pengusaha TI dan dari instansi pemerintahan. ***
